Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati saat mengikuti pertemuan dengan Ketua BPK serta jajaran di Gedung BPK Jatim, Surabaya, Jawa timur, Jumat (4/11/2022). Foto: Mentari/nvl

Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke BPK Jatim untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR RI pada mitra kerjanya salah satunya BPK Jatim, dimana Komisi XI disambut oleh Wakil Ketua BPK DPR RI serta Anggota V BPK RI. Dalam kunjungan itu Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati berpendapat baik DPR maupun BPK harus menjalankan komunikasi yang erat dalam menjalankan amanat konstitusi. 

"Karena BPK dan DPR punya satu konsentrasi yang sama yaitu agar pemerintah bisa menjalankan amanat untuk mensejahterakan rakyatnya mengurangi kemiskinan mengurangi ketimpangan sehingga kinerja pemerintah bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat," jelasnya usai mengikuti pertemuan dengan Ketua BPK serta jajaran di Gedung BPK Jatim, Surabaya, Jawa timur, Jumat (4/11/2022).

Selain itu Anis berpendapat bahwa sudah seharusnya BPK dengan DPR menjalin komunikasi yang kuat dalam membuat kebijakan yang berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat. "BPK dan DPR mestinya memang harus sering berkomunikasi dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan pemerintah yang nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat," ungkapnya. 

Ia menekankan BPK ialah lembaga eksternal pemerintah yang punya mandat atau amanat konstitusi untuk memeriksa (mengaudit) keuangan negara yang ada dalam APBN. "Bagaimana pemerintah membelanjakan dan mengalokasikannya itu diaudit oleh BPK. Bagaimana keuangan negara terdapat pada pembangunan tapi terjaga akuntabilitasnya agar setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN itu berdampak pada kesejahteraan rakyat dan selama ini BPK memang telah melakukan tugasnya dengan baik," jelas Legislator Dapil Jakarta timur tersebut.

Terakhir Anis mengatakan bahwa komisi XI DPR RI banyak memberikan saran dan masukan pada BPK terkait dalam mengedukasi masyarakat terkait "temuan" yang harus ditindaklanjuti serta menjadi evaluasi perbaikan kinerja pemerintah. "Kami juga banyak memberikan masukan-masukan kepada BPK terkait dengan bagaimana bisa memahamkan kepada masyarakat bahwa temuan-temuan BPK ini penting untuk dijadikan rujukan dan menjadi salah satu yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja pemerintah," terangnya. (mri/aha)